Tag Archives: Perjanjian

Pernikahan Beda Agama?

Disadur dari www.mantenhouse.com

“Kami pasangan yang ingin menikah, tetapi ada kesulitan dalam pengesahan pernikahan. Kami berbeda agama. Saya muslim, sedangkan calon suami saya pemeluk Kristen. Apa ada tempat yang mengesahkan pernikahan beda agama di Indonesia? Saya dengar, di Bali bisa menikah beda agama secara legal.”  – Andita, 25 tahun, pegawai negeri

Begitu bunyi pertanyaan di salah satu blog yang membahas seputar pernikahan. Sebetulnya, pertanyaan ini memang menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya mereka yang awam soal hukum di Indonesia. Banyak informasi beredar di internet. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama dapat dilakukan di Bali dan Batam. Betulkah?

Cuplikan artikel yang dikutip dari situs Balishukawedding.com ini mencoba meluruskan tentang pernikahan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa DIRESMIKAN di Indonesia.

Nah, kesimpulannya, baik di Batam maupun Bali, atau provinsi mana pun di Indonesia, pernikahan beda agama belum bisa dipandang sah secara hukum.

Perjanjian Pra Nikah: Tak Melulu Soal Materi

Hm… siapa bilang perjanjian pranikah harus selalu menyangkut harta gono-gini? Untuk kita, ada 4 jenis perjanjian yang bisa dibuat ketika Anda berencana menikah dengan pasangan. Perjanjian ini sebaiknya memang disepakati sebelum Anda menikah, karena bila Anda menunggu setelah menikah dan terjadi konflik antara Anda dan pasangan, bisa jadi akan lebih sulit untuk mencari jalan keluarnya. Lebih baik melakukan pencegahan sebelum terjadi musibah, bukan? Nah, ini dia yang perlu Anda diskusikan dengan pasangan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bila Anda dan pasangan memiliki perjanjian lain di luar yang disebutkan di bawah ini.

Siapa yang mengelola keuangan? 
Jika Anda memasuki suatu hubungan perkawinan dengan pengelolaan uang yang kacau, tak lama lagi Anda akan menghadapi argumentasi yang terus-menerus dengan pasangan. Topiknya, “Kamu beli apa lagi?” atau “Kamu investasi berapa di situ?”. Selanjutnya, Anda akan terus bertengkar mengenai siapa yang bersalah sehingga Anda tidak dapat membayar tagihan-tagihan atau menabung.

Taffy Wagner, pakar finansial dan CEO of MoneyTalkMatters.com, menyarankan agar pasangan berbicara jujur mengenai kondisi keuangan sejak awal. “Tanyakan satu sama lain: bagaimana Anda mengelola keuangan ketika Anda masih lajang? Apa kesalahan-kesalahan yang pernah Anda buat, dan apa langkah-langkah Anda yang tepat?” Kemudian, tentukan siapa yang akan menjadi “bendahara” utamanya. Sebagai bendahara rumah tangga, Anda tak bisa mengambil langkah diam-diam. Selalu libatkan pasangan dalam langkah-langkah yang akan Anda ambil. 

Agama apa yang akan dianut?
Pertanyaan ini penting untuk pasangan yang berbeda keyakinan. Sungguh tidak mudah membahas masalah ini, karena menyangkut iman seseorang kepada Yang di Atas, bukan? Perbedaan itu mungkin tidak begitu penting di antara Anda dan pasangan, namun belum tentu tidak penting untuk keluarga besar masing-masing. Kemudian, bagaimana kelak bila memiliki anak? Apakah Anda akan mendidik anak sesuai keyakinan Anda, atau keyakinan suami?

Yang perlu Anda ingat, tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Bila salah satu memutuskan untuk mengubah keyakinannya, pastikan bahwa hal itu merupakan keinginan dan keputusannya sendiri. Bila si dia, misalnya, adalah pria yang menganut ajarannya dengan taat dan hal ini tercermin dalam perilakunya sehari-hari, untuk apa memintanya mengikuti keyakinan kita? 

Kapan kita akan memiliki anak? 
Di Indonesia sudah mulai ada pasangan yang sepakat untuk tidak memiliki anak. Boleh saja jika keputusan ini disepakati kedua belah pihak. Namun bila Anda dan pasangan berencana mempunyai anak pun, tetap harus didiskusikan kapan rencana ini akan dilaksanakan. Anda mungkin tak akan tahu bahwa pasangan ternyata belum siap. Menurut Susan Piver, penulis The Hard Questions: 100 Essential Questions to Ask Before You Say “I Do”, ternyata
banyak pasangan yang tak mendiskusikan hal ini. “Mereka baru mengetahui belakangan, entah salah satu tidak ingin memiliki anak, atau tidak mempunyai rencana waktu yang sama.”

Topik mengenai anak bukanlah sesuatu yang mudah disampaikan. Karena itu Piver menyarankan agar pasangan membicarakannya ketika sedang santai dan siap berdialog. Bila menyangkut kapan akan hamil, mintalah alasan pasangan mengapa masih ingin menunda kehamilan, atau mengapa ingin segera melaksanakannya. Pastikan bahwa tujuan dialog ini untuk menyampaikan pandangan Anda, bukan memenangkan argumentasi.

Kehidupan seks seperti apa yang Anda inginkan?

Seks adalah hal yang penting dalam perkawinan, meskipun bukan yang terpenting. Suami mungkin tak akan protes bila Anda selalu mengeluh kelelahan atau tidak mood, namun, Anda tak akan tahu bagaimana reaksinya dengan penolakan tersebut. Sejak awal perkawinan, Anda harus membicarakan hal ini dengan suami. Bila salah satu dari Anda mempunyai harapan yang berbeda dalam masalah seks, apa yang harus dilakukan. 

Untuk mengangkat masalah ini, Anda bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Pentingkah untuk selalu bersikap mesra dengan pasangan? Setelah itu, berikan usul seperti, “Kita harus gandengan tangan terus meskipun anak-anak kita sudah besar-besar.” Atau, cium suami setiap kali ia akan berangkat ke kantor. Jangan lupa, cinta itu harus selalu dirawat agar tetap tumbuh segar.

Anda sendiri, adakah perjanjian khusus yang dilakukan dengan suami saat menikah?


DIN

Sumber: WomansDay | www.Kompas.Com

Sensitifitas Perjanjian Pra Nikah

Pertautan dua hati untuk selamanya tak hanya diikrarkan di depan Yang Mahakuasa saat akad atau pemberkatan nikah. Fenomena baru muncul, perjanjian antara dua orang yang akan hidup bersatu dimulai sebelum pernikahan berlangsung, yang biasa dikenal dengan perjanjian pra-nikah.

Di Indonesia, isu ini boleh dibilang masih sangat sensitif. Pihak yang mengajukan kerap dianggap menebar bibit keraguan terhadap pasangannya. Dianggap terlalu skeptis, pesimis, dan perhitungan soal kekayaan.

Pandangan itu memang sulit ditepis, terutama karena perjanjian pra-nikah biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing pihak. Hal ini kian banyak dilakukan, mengingat tak bisa dipungkiri angka perceraian kian naik dan tak sedikit di antaranya yang direpotkan oleh masalah pembagian harta bersama.

Hal ini pun sebaiknya disikapi dingin. Jika tak ingin hubungan yang dibina berakhir bencana, membicarakan hal ini dengan pasangan jauh-jauh hari sebelum pernikahan sangatlah penting. Komunikasikan secara terbuka dan diskusikan pandangan masing-masing demi mendapatkan perjanjian yang disetujui dan dilakukan dengan rela oleh kedua belah pihak.

Di dalamnya biasanya memuat pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri. Perjanjian ini pun ada dua jenis, ada yang pemisahan harta murni, berarti kedua pihak sepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah menikah. Ada pula yang hanya memisahkan harta, utang, dan penghasilan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah. Sementara harta, utang dan penghasilan yang didapat setelah menikah menjadi milik bersama.

Di dalamnya pun dapat termuat pengaturan biaya hidup dan pendidikan anak, demi kesejahteraan anak.

Yang tidak boleh lupa, perjanjian ini harus dibuat sebelum menikah dan disahkan oleh notaris, serta dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan.

Perjanjian pra-nikah ini pun tidak bersifat baku. Setiap pasangan bisa saja memperbaharui, misalnya setelah 10 tahun pernikahan, dengan dilandasi pertimbangan matang dan mencari solusi yang lebih baik untuk kepentingan berdua.

(ADT/Kompas Klasika)

Sumber: www.kompas.com

Perlukah Perjanjian Pra Nikah ?

Di Indonesia, perjanjian pranikah kurang dikenal di kalangan masyarakat, sehingga tak banyak yang melakukannya. Faktor budaya jadi salah satu penyebab utama.

Lalu, apa, sih, sebetulnya perjanjian pranikah? Menurut M. Muslih, SH, MH, pengacara dari kantor Law Office of M. Muslih & Partners, Jakarta, perjanjian pranikah adalah perjanjian tentang harta bersama (pemisahan harta, harta bawaan dijadikan harta bersama, dan pencampuran harta ) yang dibuat kedua calon mempelai sebelum pernikahan terjadi.

Misalnya, papar Muslih, dalam pemisahan harta, harta yang dihasilkan selama menjadi suami-istri akan tetap jadi milik masing-masing, tetapi suami tetap memberi nafkah kepada istri.

TAKLIK TALAK
Perjanjian pranikah juga bisa berupa taklik talak. Isi taklik talak, menurut Muslih, jika suami memukul istrinya atau melakukan tindak pidana sampai dihukum penjara selama lima tahun, atau tidak memberi nafkah lahir batin selama tiga bulan berturut-turut, maka istri boleh mengajukan taklik talak itu ke Pengadilan Agama.

Selain soal harta, larangan untuk berselingkuh atau melakukan kekerasan fisik terhadap pasangan, misalnya, bisa juga ditambahkan di dalam perjanjian pranikah.

Muslih menyarankan untuk membuat perjanjian pranikah agar ketika terjadi perceraian, proses cerai tidak akan rumit atau makan waktu.

MELINDUNGI HARTA
Apa sebenarnya tujuan dibuatnya perjanjian pranikah? Menurut Muslih, untuk melindungi harta masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Perlindungan ini untuk mengantisipasi bila kelak salah satu pihak melakukan hal-hal negatif, misalnya pemborosan akibat berselingkuh, punya utang, atau berjudi.

Meski perjanjian pranikah bisa melindungi masing-masing pihak, keputusan untuk membuatnya memang harus disetujui kedua belah pihak.

KESEPAKATAN BERDUA
Ketika kedua belah pihak sudah setuju dan membuat isinya, perjanjian itu selanjutnya ditandatangani berdua di depan notaris, kemudian diberitahukan ke KUA, tergantung dari agama yang dianut pasangan.

“Bila salah satu pihak melanggar perjanjian, dia bisa dihukum oleh pengadilan. Isi hukumannya sendiri bisa dimasukkan ke dalam materi perjanjian,” tutur Muslih.

BISAKAH DIBATALKAN?
Dalam perjalanannya, perjanjian pranikah bisa dibatalkan, kecuali yang berisi taklik talak. Bila ingin membatalkan perjanjian, keduanya harus menyatakan pembatalan itu, dan mencabutnya di kantor tempat mereka mencatatkannya.

Muslih juga menambahkan, perjanjian pranikah bisa diubah dan ditambahkan isinya asalkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

 

Sumber: www.kompas.com

Foto by Getty Images